Mencari Solusi Terbaik Banjir Jakarta

Tulisan saya yang berjudul “Mengendalikan Banjir Kok Repot” mendapatkan kritisisasi aneka rasa dari beberapa kerabat dekat.  Sebagiannya kritik manis, sebagian lagi pedas. Yang asam adalah yang terletak antara manis dan pedas.  Yang pedas adalah yang keberatan dengan penyederhanaan yang saya buat pada masalah banjir yang super kompleks, super rumit. Menurut kawan ini, mengannggap masalah banjir Jakarta sebagai masalah yang sedehana adalah sebuah kekeliruan berpikir. Waduh.

Saya sebenarnya bukan menyederhanakan. Masalah banjir memang seharusnya masalah yang sangat sederhana. Yang aneh, menurut saya, justru yang menganggap masalah banjir sebagai masalah yang ruwet yang saking ruwetnya tidak bisa dicarikan solusi. Tinggal tunggu Jakarta tenggelam.

Masalah banjir hanya masalah bagaimana berkompromi dengan air. Dan, air itu adalah makhluk Tuhan yang sangat taat hukum-hukum yang mengaturnya. Air tidak kong kali kong. Air tidak mengenal suap-menyuap, gratifikasi, sogok-menyogok, pencitraan, dll. Air hanya mau satu hal:  kita mengikuti hukum-hukumnya. Kalau kita tidak ingin air menggangu tidur kita, menggenangi Jakarta, berilah ia jalan ke laut. Hanya itu.

Kalau kita memandang persoalan banjir Jakarta di hilir, kita tentu melihat sesuatu yang ruwet. Orang Jakarte bilang “sudah kadung ruwet.” Tapi lihat di hulu dong.

Di hilir, di dalam masalah banjir memang telah bertumpuk berbagai masalah. Ada masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dll. Ada masalah sampah, masalah PSK, masalah PILKADA, masalah gembel, masalah arogansi orang-orang keren, masalah SARA, dll.  Saking kompleksnya masalah itu, sulit kita melihat mana ujung dan mana pangkal, mana sebab dan mana akibat. Daripada letih mencari ujung pangkal masalah yang ada pada banjir, setiap pihak lebih memilih berteriak saja: menteri tidak bisa membuat tata ruang,  gubernur tidak becus mengurus IMB, oknum PU mengorupsi dana proyek, DPRD tidak bisa menyusun Perda yang jelas dan tegas, masyarakat tidak sadar kalau membuang sampah tidak boleh sembarangan, alam tidak bisa diprediksi, dll. Dan bahkan, ada yang berpikir tawakkal, “Tuhan sedang menguji kita.”

Ujung-ujungnya: ruwet.

Setiap musim hujan di Jakarta, di setiap tahun, di setiap itu pula acara saling tuding itu berlangsung dengan seru. Setiap orang menyalahkan yang lain dan yang disalahkan membela diri sambil melemparkan kesalahana ke pihak lain, persis permainan sepak takraw: saling lembar, saling tendang.

Debat di TV, di kantor DPRD, dan di warung kopi sama serunya. Sementara itu, hujan terus turun,  mencurah-curah dari langit. Sebagian lagi air berbodong-bondong datang dari Bogor memberondong Jakarta.  Air-air itu, tanpa mau dibujuk, bertahan di Jakarta untuk beberapa hari berpesta ria menghajar segala yang berdiri, meneggelamkan segala yang ada. Tidak dipedulikannya apakah yang ditenggelamkannya itu kantor lurah, rumah sakit bersalin, rumah ibadah,  atau rumah maksiat.

Cara saya mencari penyelesaiannya sederhana saja. Saya duduk merenung sambil memegang sebuah pensil dan di hadapan saya ada selembar kertas berukuran A3 yang saya posisikan memanjang. Di atas kertas itu saya gambarkan seekor ikan yang sudah habis dagingnya. Yang tinggal hanya tulang-tulangnya.  Mr. Kauro Ishikawa, yang konon disebut-sebut sebagai penemu metoda berpikir ini,  menamakan gambar saya itu diagram fishbone, tulang ikan. Bentuknya memang mirip dengan tulang ikan.  Di depan mulut ikan itu saya tulis kata “BANJIR JAKARTA”.

Satu garis lurus saya buat menghubungkan kepala ikan  di sisi kanan dan ekor ikan di sisi kiri. Garis ini adalah representasi dari tulang utama. Menusuk tulang utama itu,  saya gambarkan garis-garis cabang . Di atas setiap satu garis cabang, saya tuliskan satu kata yang merupakan jawaban saya “Apa yang menyebabkan banjir di Jakarta?”

Selanjutnya, menusuk pada garis cabang, saya gambar lagi garis ranting yang di atasnya saya tulis jawaban berikutnya ” apa pula yang menjadi sebab di atas sebab terjadinya banjir di Jakarta?”.  Demikianlah seterusnya, gambar tulang itu akhirnya bercabang-cabang, kemudian beranting-ranting. Setiap ranting, beranting lagi lagi sampai beberapa tingkatan.  Di atas setiap garis cabang dan ranting-ranting  itu terdapat sebuah kata. Kata-kata itulah “sebab”, atau “sebab di atas sebab”. Yang paling jauh dari tulang utama merupakan “pangkal dari semua sebab”.

Tidak berhenti di situ, saya pun memilah mana sebab yang dapat dikendalikan manusia dan mana sebab yang hanya bergantung kepada qudrat dan iradat Tuhan.  Saya juga memilah mana yang masuk akal dan mana yang hanya sekedar lucu-lucuan. Dari proses itulah akhirnya saya menemukan bahwa sebab dari segala banjir di Jakarta adalah tidak tersedianya saluran air yang sesuai dengan hukum-hukum air yang mengantarkan air itu ke laut.

Sederhana bukan? Kalau sesederhana itu, mengapa harus dibuat ruwet?

Bukan di Jakarta tidak ada selokan. Ada selokan tapi kekecilan. Ada selokan tapi buntu. Ada selokan tapi lantainya datar sehingga air tidak bisa mengalir. Ujung-ujungnya selokan itu hanya assesoris.

Sumber foto: google

Hukum-hukum air menghendaki saluran air berkapasitas alir (flowrate) yang  lebih besar daripada total laju alir air gabungan hujan dan kiriman. Artinya, diperlukan dimensi volume  yang benar: panjang, lebar, dan dalam, serta dimensi perbedaan level (slope). Menurut hukum-hukum air pula, seluruh saluran air itu mesti bersambung sampai ke laut tanpa ada buntu atau penyempitan (bottle neck), apapun yang menyempitkannya itu.

Volume saja tidak cukup bagi saluran air. Diperlukan kemiringan yang memadai agar air bisa mengalir.  Air tidak akan mengalir bila salurannya datar atau kemiringannya terlalu kecil. Ingat pula, yang dijadikan referensi untuk menetapkan kemiringan saluran air adalah permukaan laut ketika laut sedang pasang naik, bukan sedang pasang surut. Begitu sederhanya hukum air bukan?

O, ada kawan yang berteriak, “Untuk membangun fasilitas diperlukan lahan dan dana yang tidak sedikit, Bung.”

Jelas dong. Mana ada yang gratis. Kalau kita ingin air itu mengalir ke laut, kita harus menyediakan lahan dan dana untuk itu.  Saya tidak menafikan keperluan itu. Mau tak mau, suka tak suka, kalau kita mau air tidak menggenangi Jakarta, kita mesti sediakan saluran untuknya.  Hanya itu yang diminta oleh air.  Lahan dan dana harus kita upayakan agar saluran itu bisa dibuat.  Membangunnya jelas tidak gratis. Bila dana proyek itu harus pula dikorupsi sebagiannya, ya harus disediakan dana yang jauh lebih besar dibanding yang diperlukan untuk membangun saluran air itu.

“Bagaimana solusi untuk wilayah yang tidak mungkin lagi dibuat miring pada saluran airnya karena wilayah itu sudah selevel atau bahkan di bawah permukaan laut?”

Solusinya hanya ada dua.

Pertama, wilayah itu dikosongkan dan wilayah itu dibuat taman kota saja. Di musim panas wilayah ini akan jadi taman main anak-anak sedangkan di musim hujan jadi kolam memancing ikan.

Kedua, dibuatkan sebuah  waduk untuk menampung air dari wilayah yang rendah itu. Level permukaan waduk ini harus dikontrol agar selalu di bawah permukaan laut.  Tujuannya agar air dari wilayah yang rendah ini tetap bisa dialirkan ke waduk itu  Untuk pengendalian level permukaan waduk itu, hanya ada satu jalan: memompa isinya keluar untuk akhirnya dialirkan ke laut  juga. Konsekuensinya harus ada pompa. Berarti harus ada energi untuk menggerakkan pompa itu.

Silakan pilih mana yang lebih disukai.

Kalau alternatif membangun waduk yang dipilih, membangunnya di lepas pantai, tentu akan lebih effisien karena tidak mengambil tempat di darat. Air buangannya tinggal dibuang ke laut lepas. Kalau ada yang mau tahu bentuknya seperti apa, mari ikut saya ke Belanda, tepatnya ke Prins Alexander Polder yang terletak di sebelah timur kota Roterdam, saya akan perlihatkan betapa sederhanya orang Belanda berpikir bekompromi dengan air. Bahkan, mereka memanfaatkan angin sebagai sumber energi bagi pompa. Air pompaan dibuang ke laut lepas. Air dari wilayah-wilayah yang berada di bawah permukaan laut dialirkan ke waduk ini. 

Biayanya pasti mahal, tapi idenya sederhana.

Intinya, kalau kita berjuang keras dan berhasil membangun jalan tol untuk mobil di Jakarta yang lahan dan dananya pasti tidak sedikit,  tentu kita mampu membangun jalan tol untuk air. Kita berhasil pula menyediakan lahan untuk busway, sediakan juga dong lahan untuk waterway. Pemerintah berhasil memulai proyek MRT, tolong dong pikirkan juga proyek  WRT (water rapid transport). Kita, jangan hanya memikirkan hak-hak asasi manusia untuk bergerak, pikirkan juga bahwa air pun punya hak untuk bergerak. Kalau hak-haknya terzalimi, tunggulah balasannya.

Kawan yang skeptis masih bertanya, “Bagaimana kalau sudah payah-payah membangun, saluran atau waduk itu tidak dirawat? “

Ya, rawat dong. Apapun yang tidak dirawat akan rusak dan tidak berfungsi. Cinta suami istri saja kalau tidak dirawat akan berubah jadi benci. Apatah lagi saluran air. Betapapun sedikit sampah yang  dimasukkan ke saluran air itu, akan membuat penyumbatan di waktu yang lama